Biaya Pilkada

 

Jakarta, GARUDA POLITIK, - Peneliti LSM Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Gliddheo Algifariyano mengatakan, :" Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung ternyata membebani APBD. Biaya pelaksanaan pilkada tiap tingkatan menghabiskan anggaran berbeda. Besarannya antara Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar". Untuk tingkat Bupati setidaknya perlu mengeluarkan RP 30 miliar. Sementara untuk tingkat provinsi mencapai Rp 100 miliar.

"Harga rekomendasi partai politik untuk bupati Rp 5 miliar, ini pernyataan dari Pak Bambang Soesatyo politisi dari Partai Golkar," kata Gliddheo dalam diskusi Refleksi Otonomi 2019 dan Arah Perbaikan ke Depan di Jakarta, Minggu (15/12/2019). Sementara, harga rekomendasi untuk calon gubernur mencapai Rp 50 miliar. Ada dua hal penyebab mahalnya biaya politik dalam pilkada langsung yakni biaya resmi dan biaya tidak resmi.

Pada biaya resmi yang mencakup 4 elemen.

1. Durasi masa kampanye yang lama berimplikasi pada besarnya biaya operasional kontestan pilkada.
2. Kebutuhan logistik sebagai penunjang berbagai aspek selama masa kampanye. 
3. Mahalnya biaya saksi. .
4. Terakhir, beban APBD yang dikeluarkan dalam setiap pilkada mencapai Rp 30 miliar. Sementara itu, 

Sedangkan biaya tidak resmi biasanya digunakan untuk pemberian mahar kepada partai politik. Biaya ini biasanya untuk mendapatkan rekomendasi parpol untuk pencalonannya sebagai calon kepala daerah. Selain itu, praktik politik uang juga tidak bisa terhindarkan. Calon kepala daerah melakuakn politik transaksional kepada konstituen menjelang hari pemilihan. "Marak terjadi politik uang untuk membeli suara konstituen," kata dia.

Kelebihan Pilkada Langsung

Selain mahalnya ongkos pilkada lansung, pada sistem pemilihan ini juga sangat rawan menghadapi konflik horizontal.

Meski begitu, mahalnya biaya pilkada langsung ini terbayar dengan berbagai kelebihan yang dihasilkan sistem pilkada langsung seperti :

• Melahirkan pemimpin yang inovatif, adanya regenerasi kepemimpinan yang mendapatkan legitimasi masyarakat.
• Pilkada langsung juga menjamin stabilitas pemerintahan daerah. Terakhir probabilitas aspirasi publik yang terserap lebih tinggi pada saat para calon kepala daerah melakukan kampanye langsung.

Mengutip pernyataan Jokowi, Gliddheo menyebut, pilkada langsung tetap harus dilakukan dengan catatan. Yakni perlu ada evaluasi dari segi teknis penyelenggaraan. "Pilkada tetap melalui mekanisme pemilihan langsung namun perlu ada evaluasi dari segi teknis penyelenggaraan," tutupnya.

Sumber:liputan6.com, https://www.liputan6.com/bisnis/read/4134744/mahalnya-pilkada-langsung-hingga-habiskan-uang-rp-100-miliar?page=2

====================================================

Subscribe to receive free email updates: